Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com – Di balik riuh rendah implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah kritik tajam muncul dari koridor akademis.

​Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM periode 2026, melontarkan pernyataan yang menghentak publik: program ini disinyalir bukan sekadar soal pemenuhan gizi, melainkan sebuah desain besar "korupsi yang direncanakan" melalui celah birokrasi daerah.

​Dalam sebuah diskusi publik di Yogyakarta, Tiyo membedah angka-angka yang selama ini mungkin luput dari perhatian mata awam. Fokusnya tertuju pada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang pengelolaannya dinilai kental dengan muatan aktor politik lokal.

Angka yang Berbicara

​Tiyo memberikan simulasi yang cukup telak mengenai potensi akumulasi dana di tingkat daerah. Ia mencontohkan risiko jika seorang elit partai di daerah mengelola hingga sembilan SPPG sekaligus:

​Satu SPPG: Menghasilkan gambaran pendapatan sekitar Rp 1,8 Miliar.

​Sembilan Titik: Perputaran uang mencapai Rp 17 Miliar per tahun.

​Masa Jabatan (5 Tahun): Akumulasi dana yang dikelola bisa mencapai Rp 80 Miliar.

​Sebuah angka fantastis untuk dikelola satu individu di tingkat kabupaten. y, angka ini tentu memicu pertanyaan besar soal transparansi dan akuntabilitas di lapangan.

Investasi Politik di 2029?

​Kritik Tiyo Ardianto tidak berhenti pada angka. Ia menarik benang merah antara pengelolaan dana jumbo ini dengan kontestasi politik di masa depan, khususnya Pemilu 2029.

​Menurutnya, keuntungan dari pengelolaan program ini bisa menjadi "modal aman" bagi para kader partai di daerah untuk membiayai kampanye tanpa perlu memeras keringat lebih dalam. "Kalau nanti harus mengeluarkan puluhan miliar untuk pencalonan, itu jadi angka yang kecil dibanding akumulasi dana yang dikantongi selama 5 tahun," ungkap Tiyo.

​Kritik atas Urgensi dan Sistem

​Hal yang paling mengusik nurani dalam argumen ini adalah operasional program yang seolah tanpa jeda. Tiyo menyoroti bagaimana program MBG tetap dipaksakan berjalan meski di hari libur sekolah.

​Bagi Tiyo, fenomena ini bukan menunjukkan dedikasi pemerintah terhadap nutrisi anak, melainkan indikasi bahwa "mesin uang" ini tidak boleh berhenti berputar. Ia menyebutnya sebagai bentuk korupsi yang tersistematis dan direncanakan. gpp niatnya mulia untuk gizi, tapi kalau sistemnya bolong, yang kenyang justru bukan anaknya.

​KESIMPULAN

​Kini, bola panas ada di tangan pemerintah dan instansi pengawas. Apakah Makan Bergizi Gratis akan benar-benar menjadi penyelamat generasi masa depan, atau justru menjadi ladang subur baru bagi praktik yang selama ini berusaha diberantas? sorry kalau realitanya pahit, tapi pengawasan ketat adalah harga mati agar piring anak-anak kita tidak dikorupsi.

Makasih sudah menyimak analisis kritis ini. Jangan lupa untuk tetap kawal uang pajak kita!