Jakarta, Satuju.com – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan diri sebagai Pemuda Dayak menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut berisi refleksi kebangsaan sekaligus kritik terhadap arah pembangunan di Kalimantan yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan keadilan bagi masyarakat adat dan warga lokal.

Dalam surat terbuka itu, Pemuda Dayak mengawali dengan mengingatkan kembali amanat alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tentang tujuan negara: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mereka menegaskan bahwa cita-cita konstitusi tersebut adalah simpul yang mengikat keberagaman Indonesia dalam satu kesatuan.

“Kami adalah bagian sah dari republik ini. Kami mencintai Indonesia dengan cara kami menjaga hutan, merawat sungai, dan menghormati leluhur,” tulis mereka dalam pernyataan tersebut.

Soroti Kerusakan Lingkungan dan Ketimpangan Infrastruktur

Dalam isi surat, Pemuda Dayak menyoroti berbagai persoalan yang mereka hadapi di Kalimantan. Mereka menyebut hutan ditebang tanpa kendali, sungai tercemar, serta tanah adat yang bergeser akibat kepentingan industri. Sumber daya alam disebut banyak diangkut keluar daerah, namun kesejahteraan masyarakat lokal dinilai belum meningkat secara signifikan.

Tak hanya itu, mereka juga menyinggung kondisi infrastruktur dasar yang dinilai tertinggal. Jalan-jalan rusak, fasilitas kesehatan terbatas, dan akses pendidikan yang timpang menjadi bagian dari persoalan yang diangkat.

“Pada musim hujan, lumpur menjadi jebakan; pada musim kemarau, debu dan penyakit mengintai. Pajak tetap kami bayar sebagai warga negara yang taat, tetapi asas manfaatnya belum kami rasakan sepenuhnya,” demikian isi pernyataan tersebut.

Tegaskan Tidak Anti-Pembangunan

Meski menyampaikan kritik, Pemuda Dayak menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan dan tidak anti-kemajuan. Namun, mereka menekankan bahwa pembangunan seharusnya tidak bersifat diskriminatif atau hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Republik ini berdiri bukan untuk satu golongan, melainkan untuk seluruh anak bangsa—termasuk kami, Suku Dayak,” tulis mereka.

Mereka juga menyoroti pentingnya pengakuan dan perlindungan tanah adat, pemerataan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan yang layak, serta kebijakan lingkungan yang berpihak pada keberlanjutan generasi mendatang.

Refleksi atas Sejarah Konflik

Dalam bagian lain surat, Pemuda Dayak mengingatkan agar ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut tidak berubah menjadi luka kolektif. Mereka menyinggung tragedi konflik di Sampit sebagai pelajaran pahit tentang dampak ketimpangan sosial dan pengabaian aspirasi lokal.

“Kami tidak ingin sejarah kelam itu terulang. Kami menginginkan keadilan agar kedamaian tetap terjaga,” tulis mereka.

Seruan untuk Keadilan, Bukan Keistimewaan

Pemuda Dayak menegaskan bahwa tuntutan mereka bukanlah keistimewaan, melainkan keadilan. Mereka juga menekankan bahwa suara yang disampaikan melalui surat terbuka ini bukan bentuk ancaman, melainkan pengingat dan panggilan nurani.

“Kami tidak hendak memisahkan diri. Kami ingin benar-benar dirangkul,” tulis mereka.

Di akhir surat, mereka menyerukan agar pembangunan di Kalimantan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional, tetapi juga memperhatikan martabat dan kesejahteraan masyarakat setempat. Surat tersebut ditutup dengan harapan agar suara mereka didengar sebagai bagian dari komitmen bersama untuk Indonesia yang adil dan utuh.