Bengkalis, Satuju.com - Persoalan sulitnya akses masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Pulau Bengkalis kian menjadi sorotan. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendra, menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk segera membenahi sistem distribusi yang dinilai belum merata.

Hendra yang akrab disapa Hendra Jeje menilai, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan stok di SPBU, melainkan pada distribusi yang tidak menjangkau masyarakat secara adil, khususnya di wilayah desa dan pesisir.

“Karena faktor pekerjaan, baik pekerja maupun ASN, masyarakat cenderung memilih membeli di pengecer karena tidak punya waktu untuk antre di SPBU. Ini realita di lapangan yang harus dipahami pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menandakan perlunya kebijakan strategis dari Disperindag untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam memastikan distribusi BBM lebih dekat dan mudah diakses.

Hendra juga menyatakan dukungannya terhadap skema wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) sebagai dasar penguatan distribusi energi di Bengkalis. Ia menilai, status geografis Bengkalis sebagai daerah kepulauan sangat relevan untuk penerapan kebijakan tersebut.

“Sebagai daerah kepulauan, Bengkalis sangat layak masuk kategori 3T. Artinya, pemerintah harus serius mendorong kebijakan distribusi yang berpihak pada masyarakat di wilayah terpencil,” tegasnya.

Ia menyoroti ketimpangan distribusi yang saat ini masih terpusat di SPBU wilayah perkotaan. Sementara itu, masyarakat di desa-desa seperti Ketam Putih, Kelemantan, dan Sekodi justru kerap mengalami kekurangan pasokan.

“Ada persoalan dalam penyaluran. BBM tidak tersalurkan lancar ke pos-pos mini. SPBU jumlahnya terbatas dan berada di kota. Lalu bagaimana nasib warga di desa-desa jauh?” kata Hendra.

Ia bahkan mempertanyakan keadilan akses bagi masyarakat yang harus menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan BBM.

“Ada yang harus menempuh 30 sampai 60 kilometer. Ini tidak adil. Kami sebagai wakil rakyat memperjuangkan hak mereka,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hendra mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, termasuk pengawasan ketat terhadap manajemen stok untuk mencegah kebocoran dan penyelewengan.

“Harus ada pengawasan dari seluruh stakeholder. Pos yang bermasalah bisa ditutup sementara dan stok difokuskan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan. Jika ada yang bermain atau menyalahi aturan, harus dicoret dari daftar penyalur,” tegasnya.

Sebelumnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU, termasuk di Jalan Bantan, Desa Senggoro. Sidak tersebut dipimpin Kepala Disdagprin, Zulpan.

Dari hasil sidak, ditemukan bahwa stok BBM di SPBU relatif aman. Namun, persoalan utama terletak pada keterjangkauan distribusi kepada masyarakat.

Zulpan menyatakan bahwa pemerintah akan memfokuskan penggunaan BBM agar tepat sasaran, sementara perwakilan PMII, Hari Rahmat Zuhairi, menilai adanya kesenjangan antara ketersediaan dan akses masyarakat.

Menurut PMII, kondisi geografis Bengkalis sebagai wilayah kepulauan menyebabkan distribusi tidak merata. Jarak tempuh yang jauh, antrean panjang, serta keterbatasan jam operasional membuat masyarakat lebih bergantung pada pengecer, yang belakangan justru mengalami kekosongan stok.

Dalam konteks ini, skema sub penyalur resmi sebagaimana diatur oleh BPH Migas dinilai menjadi solusi strategis, khususnya untuk wilayah kategori 3T. Namun, implementasinya membutuhkan peran aktif pemerintah daerah, terutama Disperindag, dalam mendorong pembentukan dan pengawasan sub penyalur.

Hendra menegaskan, tanpa langkah nyata dari pemerintah daerah, persoalan distribusi BBM akan terus berulang dan merugikan masyarakat kecil.

“Ini bukan sekadar soal BBM, tapi soal keadilan akses bagi masyarakat. Pemerintah harus hadir dan memastikan distribusi benar-benar merata,” pungkasnya.