Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com – Gelombang penolakan kembali muncul dari Kampus Perjuangan. Kali ini, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof Ma’shum Imawan, secara tegas menyuarakan keberatan terhadap rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dalam lingkungan universitas.

​Kebijakan yang merupakan bagian dari program strategis nasional ini dinilai mahasiswa sebagai langkah yang "salah alamat" dan berisiko mengaburkan fokus utama perguruan tinggi.

​Bukan Sekadar Dapur, Tapi Soal Prioritas

​Mengapa sebuah fasilitas gizi bisa memicu kontroversi? Yatalathof menekankan bahwa isu utamanya terletak pada prioritas anggaran. Di tengah masih banyaknya pekerjaan rumah terkait kesejahteraan dosen dan peningkatan fasilitas akademik, pengalihan fokus pada pembangunan unit pelayanan gizi dianggap sebagai bentuk "kanibalisasi" anggaran pendidikan.

​"Kebijakan ini tidak tepat bagi perguruan tinggi. Kita harus memastikan anggaran pendidikan digunakan murni untuk mencetak kualitas intelektual, bukan justru dialihkan ke sektor yang seharusnya menjadi urusan teknis di luar akademik," ujar Yatalathof dalam keterangannya.

​Kekhawatiran di Balik Program Makan Bergizi

​Meski bertujuan mulia untuk memenuhi gizi masyarakat, penempatan SPPG di kampus dianggap terburu-buru. Mahasiswa menyoroti beberapa poin krusial:

​Fokus Akademik Terganggu: Kampus seharusnya menjadi pusat riset dan inovasi, bukan pusat distribusi logistik makanan massal.

​Masalah Kesiapan: Adanya catatan penangguhan sejumlah SPPG oleh Badan Gizi Nasional akibat standar operasional yang belum terpenuhi menambah keraguan mahasiswa akan efektivitas program ini jika dipaksakan masuk kampus.

​Isu Lapangan Kerja: BEM UI mendesak pemerintah agar lebih fokus pada penyelesaian masalah nyata mahasiswa, seperti ketersediaan lapangan kerja bagi lulusan baru (fresh graduates).

​Simbol Perlawanan di Jakarta

​Pernyataan ini tidak sekadar wacana. Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen di UI telah melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta untuk mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi meninjau ulang regulasi tersebut.

​Bagi mahasiswa, menjaga kemandirian anggaran pendidikan adalah harga mati. Mereka tidak ingin infrastruktur pendidikan dikorbankan demi program yang secara operasional dinilai masih memerlukan banyak evaluasi.

​Bagaimana menurut Anda? Apakah kampus memang tempat yang tepat untuk mendukung distribusi gizi nasional, ataukah kekhawatiran BEM UI mengenai pengalihan fokus anggaran pendidikan adalah peringatan yang harus didengar?