Diduga BWS III PUPR Riau Tak Prioritaskan Desa Muntai dan Muntai Barat, Masyarakat Kecewa

Ket. Poto : daftar paket pekerjaan pembangunan pengaman pantai pulau terluar Provinsi Riau tahap II yang dianggarkan pada tahun 2022 mendatang, Balai Wilayah Sumatera III PUPR Pekanbaru-Riau

Bengkalis, Satuju.com - masyarakat desa Muntai dan Muntai Barat yang telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo melalui LHK Siti Nurbaya kebahagiaan sirna. 

Karena masyarakat yang telah dikunjungi oleh pemerintah pada tahun 2022 mendatang akan membangun batu Bronjong untuk mengantisipasi garis pantai di desa Muntai dan Muntai Barat yang semkin hari semakin parah tidak di indahkan oleh Balai Wilayah Sumatera III Kementerian PUPR Pekanbaru Riau (BWS III PUPR Riau). 

Keterangan poto : Lokasi Desa Muntai Barat. 

Dilihat dari daftar paket pekerjaan pengaman pantai pulau terluar Provinsi Riau tahap II yang dianggarkan pada tahun 2022 mendatang, desa Muntai dan desa Muntai Barat tidak masuk dalam daftar tersebut. 

Hal ini membuat kecewa masyarakat di dua desa tersebut. Masyarakat kecewa BWS III PUPR Riau tidak memprioritaskan pembangunan batu Bronjong di desa mereka. 

Salah satu warga yang menyampaikan hal tersebut ke redaksi media ini mengecewakannya kepada BWS III PUPR Riau karena tidak memprioritaskan pembangunan batu Bronjong di desa Muntai dan gunung Barat yang tengah mengalami ancaman abrasi garis pantai yang cukup parah. selasa (21/12/21) 

"Kami kecewa dengan BWS III PUPR Riau karena tidak memprioritaskan Pembangunan Batu di desa Muntai dan Muntai Barat, yang ancamannya akan semakin parah," ucap Emi kesal 

Sementara desa lain yang kondisinya tidak separah desa Muntai dan Muntai Barat mendapat bantuan pembuatan batu bronjong di anggaran 2022 oleh BWS III PUPR Riau,"sambung Emi. 

Baca Juga : Dukungan MENLHK Selamatkan Pulau Terdepan Indonesia, Masyarakat Makin Gencar Bergerak

Emi mengatakan harus BWS III PUPR Riau lebih jeli dalam menganggarkan untuk pembangunan batu bronjong di kabupaten Bengkalis, lihat mana desa yang lebih membutuhkan, mana garis pantai yang terancam abrasi yang lebih parah. 

Emi meminta kepada menteri DLHK agar memperhatikan permasalahan ini, karena sambung Emi, sewaktu tim kementerian LHK melakukan kunjungan ke desa Muntai mengatakan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mencegah terjadinya abrasi yang lebih parah di desa Muntai dan Muntai Barat. 

ket. Poto : Lokasi Desa Muntai

"Begitu juga saat kunjungan bapak Presiden Joko Widodo ke desa Muntai dan Muntai Barat pada bulan September kemarin, yang mengatakan daerah yang terkena dampak abrasi agar segera memperbaiki dan rehabilitasi, apakah ucapan bapak Presiden tidak menjadi prioritas bagi BWS III PUPR Riau? Tanya Emi dengan meluapkan mengecewakannya. 

Baca juga : Dengan Celana Hitam Tanpa Sandal Presiden RI Tanam Mangrove 

Sementara itu Pihak BWS III PUPR Riau Ibu Hotmauli Tampubolon saat dikonfirmasi awak media rabu, (22/12/21) enggan memberi penjelasan tentang prioritaskannya Desa Muntai dan Muntai Barat dalam pembangunan bronjong untuk anggaran 2022 mendatang. 

Ia berdalih untuk pengerjaan batu bronjong ada di satker dan PPK. "Karena kalo kita fokus ke perencanaan pa Untuk fisik sudah beda tusi pak. Ngga boleh donk kita campur tangan untuk kegiatan mereka, kita hanya bisa membatasi pilihan," kata Hotmauli Tampubolon.