Oleh: Lhynaa Marlinaa

​Satuju.com - Indonesia sedang berada di persimpangan jalan fiskal yang mendebarkan. Di tengah retorika pemerintah yang menyatakan posisi utang "aman", angka-angka di balik APBN 2026 membisikkan cerita yang berbeda. Utang pemerintah kini menyentuh angka fantastis Rp 9.920 triliun, hanya terpaut selangkah dari psikologis Rp 10.000 triliun.

​Namun, bukan angka nominal itu yang menjadi ancaman utama, melainkan hilangnya kedaulatan anggaran karena beban pembayaran yang kian mencekik.

​Paradoks Rasio PDB: Aman di Kertas, Sesak di Dompet

​Pemerintah kerap menggunakan tameng Rasio Utang terhadap PDB yang berada di angka 40,75% sebagai bukti disiplin fiskal (jauh dari batas UU 60%). Namun, secara teoritis, rasio PDB hanyalah "rambu". Ia memberi tahu kita seberapa besar beban yang dipikul, tapi tidak menjawab apakah kita punya cukup energi untuk berjalan.

​Indikator yang lebih jujur adalah Debt Service Ratio (DSR) ukuran kemampuan riil pendapatan negara untuk membayar pokok dan bunga utang. Di sinilah "penyakit" itu terlihat jelas.

​Bedah Anatomi "APBN Sakit"

​Jika kita membedah postur APBN 2026, kita akan menemukan fakta yang mencengangkan:

​Beban Bunga Utang: Rp 559,44 triliun (19,01% dari pendapatan negara).

​Pembayaran Pokok Utang: Rp 833 triliun (26,4% dari pendapatan negara).

​Total Beban Utang (DSR): 45,41%.

​Artinya, hampir 50 sen dari setiap 1 Rupiah yang dikumpulkan negara dari pajak dan kekayaan alam langsung terbang hanya untuk membayar utang. Angka ini telah melampaui batas aman IMF (25-35%) dan menunjukkan bahwa ruang gerak pemerintah untuk mendanai program kerakyatan seperti pendidikan dan kesehatan kini menjadi sangat terbatas.

​Lingkaran Setan "Gali Lubang Tutup Jurang"

​Kondisi paling mengkhawatirkan adalah Defisit Keseimbangan Primer sebesar Rp 95,8 triliun. Ini adalah istilah teknis untuk situasi di mana pendapatan negara bahkan tidak cukup untuk membiayai belanja rutin (gaji pegawai, subsidi, dll) sebelum menghitung bunga utang.

​Akibatnya, pemerintah tidak punya pilihan selain menarik utang baru sepenuhnya untuk membayar utang lama. Untuk tahun 2026, rencana penarikan utang baru diproyeksikan mencapai Rp 832 triliun. Namun, skenario terburuk Airlangga Hartarto menunjukkan angka ini bisa membengkak hingga Rp 1.187 triliun (netto) atau bahkan Rp 2.020 triliun (bruto) jika kondisi global memburuk.

​Tantangan Global: Rupiah dan Kepercayaan Pasar

​Di tengah ambisi mencetak utang baru, Indonesia dihadapkan pada realitas global yang pahit:

​Nilai Tukar: Rupiah yang tertekan hingga Rp 17.400 membuat nilai utang luar negeri membengkak secara otomatis.

​Minat Investor: Siapa yang mau membeli Surat Berharga Negara (SBN) jika defisit terus melebar? Untuk menarik pembeli, pemerintah terpaksa menaikkan bunga (yield), yang artinya menambah beban utang di masa depan.

​Kesimpulan: Risiko Gagal Bayar?

​Jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu melampaui laju akumulasi utang, risiko gagal bayar terutama pada bunga utang bukan lagi sekadar isapan jempol. APBN Indonesia saat ini bukan sekadar sedang "bekerja keras", ia sedang berjuang untuk bernapas di bawah tumpukan beban yang ia ciptakan sendiri.

​Tanpa langkah drastis untuk meningkatkan pendapatan negara atau melakukan efisiensi besar-besaran, prestasi utang Rp 10.000 triliun ini mungkin akan diingat bukan sebagai pencapaian, melainkan sebagai beban warisan bagi generasi mendatang.