Ahok menantang DPR menggelar sidang terbuka untuk membahas tata kelola Pertamina, beban subsidi BBM, hingga tekanan terhadap arus kas perusahaan.

Satuju.com - Ahok Bongkar Pertamina DPR kembali menjadi sorotan setelah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menantang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang terbuka untuk membahas tata kelola PT Pertamina (Persero). Mantan Komisaris Utama Pertamina itu mengaku siap membeberkan berbagai persoalan yang selama ini membelit perusahaan pelat merah tersebut.

Menurut Ahok, hingga kini belum ada panggilan resmi dari DPR. Ia menilai kondisi itu terjadi karena ada kekhawatiran terhadap berbagai fakta terkait tata kelola Pertamina yang siap disampaikan kepada publik.

"Salah satu hal yang disoroti Ahok ialah kemampuan Pertamina membukukan keuntungan sekitar 2,2 miliar dolar AS atau setara puluhan triliun rupiah pada masa pandemi COVID-19. Padahal, Indonesia telah lama menjadi negara pengimpor minyak.

Ahok menjelaskan laba tersebut diperoleh melalui efisiensi operasional secara besar-besaran, termasuk memangkas pemborosan dan memperketat pengawasan terhadap berbagai bentuk inefisiensi di dalam perusahaan. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan besarnya potensi kebocoran anggaran yang sebelumnya dapat ditekan.

Selain itu, Ahok juga mengungkap sisi lain kebijakan BBM Satu Harga. Ia menilai kebijakan tersebut memang memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi di sisi lain menambah beban keuangan Pertamina.

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan besaran subsidi dengan nilai tertentu. Namun ketika harga minyak dunia melonjak, selisih antara harga keekonomian dan harga jual kepada masyarakat dapat mencapai ribuan rupiah per liter.

"Dalam situasi tersebut, SPBU swasta dapat menyesuaikan harga mengikuti mekanisme pasar. Sebaliknya, Pertamina tetap harus menjual BBM sesuai harga yang ditetapkan pemerintah demi menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

Akibatnya, selisih biaya tersebut tidak sepenuhnya diganti melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menjadi beban keuangan Pertamina.

Ahok menyebut kondisi itu membuat arus kas perusahaan tertekan. Untuk menjaga pasokan energi dan operasional tetap berjalan, Pertamina harus mencari pembiayaan melalui utang dengan bunga komersial.

Menurut perhitungannya, apabila perusahaan tidak menanggung selisih harga BBM akibat penugasan pemerintah, keuntungan Pertamina berpotensi meningkat hingga sekitar 6 miliar dolar AS.

Pernyataan Ahok kembali memunculkan perdebatan mengenai posisi Pertamina sebagai badan usaha milik negara. Di satu sisi, perusahaan dituntut menghasilkan keuntungan dan bersaing secara global. Namun di sisi lain, Pertamina juga menjalankan berbagai penugasan negara yang berdampak langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Isu mengenai transparansi tata kelola, mekanisme subsidi energi, hingga keseimbangan antara fungsi bisnis dan pelayanan publik pun kembali menjadi perhatian dalam diskursus mengenai masa depan sektor energi nasional.