Skema pajak penghasilan pejabat negara yang ditanggung pemerintah kembali menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal.

JAKARTA, Satuju.com - Polemik mengenai Pajak Penghasilan Pejabat Negara kembali menjadi sorotan publik. Skema pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pejabat negara yang ditanggung pemerintah dinilai memunculkan pertanyaan tentang keadilan di tengah kewajiban masyarakat membayar pajak secara mandiri.

Perdebatan menguat ketika pemerintah terus memperketat kepatuhan wajib pajak melalui berbagai layanan publik yang terintegrasi. Masyarakat yang menunggak pajak berpotensi menghadapi hambatan dalam pengurusan sejumlah layanan administrasi, termasuk perizinan usaha hingga layanan keimigrasian.

Di sisi lain, anggota DPR dan sejumlah pejabat negara tetap menerima penghasilan bersih karena kewajiban Pajak Penghasilan mereka dibayarkan melalui mekanisme tunjangan pajak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi tersebut memicu perbandingan dengan pekerja sektor swasta yang setiap bulan harus menerima pemotongan langsung PPh Pasal 21 dari gaji mereka sebelum penghasilan diterima.

Dengan berbagai komponen gaji dan tunjangan yang berlaku saat ini, anggota DPR diperkirakan memperoleh penghasilan bersih sekitar Rp69 juta hingga Rp70 juta per bulan tanpa adanya pemotongan pajak langsung pada nominal yang diterima.

Meski demikian, secara hukum para pejabat negara tidak dibebaskan dari kewajiban pajak. Pajak tetap dihitung, dipotong, dan disetorkan ke kas negara melalui skema Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP).

Dalam mekanisme tersebut, pemerintah memberikan tunjangan pajak dengan nilai yang sama seperti pajak yang harus dibayarkan. Akibatnya, jumlah penghasilan yang diterima pejabat tidak berkurang karena kewajiban pajaknya telah ditanggung negara.

Skema DTP tidak hanya berlaku bagi anggota DPR, tetapi juga mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, serta pejabat negara lain yang menerima gaji dari APBN maupun APBD. Mereka baru membayar pajak secara mandiri apabila memperoleh penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan tetap.

Kebijakan tersebut terus menjadi bahan perdebatan karena dinilai belum mencerminkan prinsip kesetaraan dalam sistem perpajakan. Sejumlah kalangan menilai skema tunjangan pajak layak dievaluasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola fiskal.

Dorongan agar pemotongan Pajak Penghasilan diberlakukan secara langsung terhadap seluruh pejabat negara juga terus mengemuka. Langkah itu dinilai dapat memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, sekaligus menunjukkan kesetaraan kewajiban antara penyelenggara negara dan masyarakat.