JAKARTA, Satuju.com -  Aspirasi kenaikan gaji TNI Polri hingga dua kali lipat disuarakan tokoh masyarakat Riau, H. Mohammad Sahrin. Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto, pemerintah, dan DPR RI menyediakan kesejahteraan prajurit, anggota Polri berpangkat rendah, guru, serta ASN.

Aspirasi tersebut tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan. Sahrin juga mendorong penegakan hukum yang lebih keras terhadap koruptor, termasuk pemulihan aset hasil korupsi, agar sumber daya negara dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan pengabdi negara.

Menurut Sahrin, prajurit TNI dan anggota Polri di lapangan memiliki tanggung jawab besar. Mereka tidak hanya menjalankan tugas pemeliharaan dan keamanan, tetapi juga turun dalam penanganan bencana dan kegiatan kemanusiaan.

“Kita bisa melihat nyata di lapangan, ketika terjadi bencana seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), prajurit masyarakat TNI dan Polri yang berjibaku menyalurkan api demi menyelamatkan dari bahaya ISPA dan menjaga nama baik bangsa di mata dunia. Tanpa keberadaan mereka di garda terdepan, sulit membayangkan siapa yang siap mengabdi sejauh itu,” ujar H. Mohammad Sahrin kepada Redaksi saat di Jakarta. Rabu (2/9/2026).

Gaji Dua Kali Lipat Masih Berrupa Aspirasi

Sahrin mengusulkan kenaikan penghasilan hingga dua kali lipat bagi prajurit TNI, anggota Polri berpangkat rendah, guru, dan ASN.

Ia menilai penghasilan sekitar Rp4 juta per bulan bagi ASN atau prajurit pada golongan tertentu, seperti 3C, perlu dievaluasi karena harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan tempat tinggal.

Namun, usulan kenaikan gaji dua kali lipat tersebut masih merupakan aspirasi, bukan keputusan pemerintah atau DPR RI.

Selain peningkatan pendapatan, Sahrin meminta diberikan atas pengabdian negara yang diberikan secara merata, termasuk kepada personel yang bekerja langsung di lapangan.

Dorong Koruptor Dimiskinkan

Dalam aspirasi yang sama, Sahrin mendorong pemberantasan korupsi dilakukan secara lebih tegas. Istilah “miskinkan koruptor” digunakan untuk menekankan pentingnya penelusuran, penyertaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sesuai hukum yang berlaku.

Ia menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menghukum pelakunya. Negara juga perlu memastikan kerugian yang ditimbulkan dapat merusak mekanisme hukum.

Sahrin juga meminta pemerintah menertibkan pengusaha yang melanggar aturan dan memastikan prajurit tidak dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis pihak tertentu.

Kritik TNI Polri Diminta Proporsional

Sahrin mengimbau mahasiswa, sejarawan, dan pakar tetap kritis terhadap institusi negara. Namun kritik tersebut menurutnya perlu disampaikan secara objektif dan proporsional.

Ia meminta prajurit dan anggota berpangkat rendah tidak menjadi sasaran atas persoalan kebijakan di tingkat institusi. Menurutnya, personel di lapangan menjalankan tugas berdasarkan sumpah dan perintah kedinasan.

“Prajurit, guru, dan ASN telah mendedikasikan hidupnya untuk mengurus bangsa dan generasi penerus. Sudah saatnya negara hadir memberikan kesejahteraan yang nyata bagi mereka dan keluarganya,” pungkas H. Muhammad Sahrin.

Tokoh masyarakat Riau, H. Muhammad Sahrin, menyuarakan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebagai sosok kepala negara yang berlatar belakang militer, Prabowo dinilai sangat memahami rekam jejak serta pengabdian di tugas medan.

“Presiden kita adalah mantan prajurit, beliau tentu sangat tahu bertahan betapa jerih payah, keringat, dan pengorbanan para prajurit di lapangan. Namun, ini saat yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk menaikkan gaji TNI-Polri,” ujar H. Muhammad Sahrin.

Tokoh masyarakat Riau, H. Muhammad Sahrin, menyuarakan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebagai sosok kepala negara yang berlatar belakang militer, Prabowo dinilai sangat memahami rekam jejak serta pengabdian di medan tugas.

"Presiden kita adalah mantan prajurit, beliau tentu sangat tahu persis bagaimana jerih payah, keringat, dan pengorbanan para prajurit di lapangan. Namun, ini saat yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk menaikkan gaji TNI-Polri," ujar H. Muhammad Sahrin.

Menurutnya, penyesuaian gaji dan tunjangan bagi personel TNI dan Polri merupakan langkah krusial untuk menjaga moral serta profesionalisme aparat negara. Tugas menjaga kedaulatan wilayah NKRI dan mengayomi keharmonisan masyarakat menuntut dedikasi tinggi yang berisiko jiwa dan raga. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan dinilai sebagai bentuk penghargaan yang sepadan dari negara.

Sahrin menambahkan bahwa kondisi ekonomi dan biaya hidup saat ini semakin dinamis, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar prajurit beserta keluarganya harus menjadi prioritas. Ia optimistis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan aparat pertahanan dan keamanan dapat segera terealisasi.

Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh daerah seperti H. Muhammad Sahrin, mencerminkan besarnya harapan publik agar negara hadir secara utuh dalam menjamin kehidupan para garda terdepan bangsa.

Menurutnya, penyesuaian gaji dan tunjangan bagi personel TNI dan Polri merupakan langkah krusial untuk menjaga moral serta profesionalisme aparatur negara. Tugas menjaga kedaulatan wilayah NKRI dan mengayomi keharmonisan masyarakat menuntut dedikasi tinggi yang berisiko jiwa dan raga. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan dinilai sebagai bentuk penghargaan yang setara dari negara.

Sahrin menambahkan bahwa kondisi ekonomi dan biaya hidup saat ini semakin dinamis, sehingga menyediakan kebutuhan dasar prajurit dan keluarganya harus menjadi prioritas. Ia optimistis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan aparat keamanan dan keamanan dapat segera terealisasi.

Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh daerah seperti H. Muhammad Sahrin, mencerminkan besarnya harapan masyarakat agar negara hadir secara utuh dalam menjamin kehidupan para garda terdepan bangsa.

Dengan demikian, terdapat dua pokok aspirasi yang disampaikan Sahrin: kenaikan gaji TNI, Polri, guru, dan ASN hingga dua kali lipat serta penguatan penindakan terhadap koruptor dan pemulihan aset negara.

Kedua gagasan tersebut merupakan aspirasi yang disampaikan H. Muhammad Sahrin kepada pemerintah dan DPR RI , bukan kebijakan resmi yang telah disepakati negara.