KPK Respons Pernyataan Fahd Arafiq soal Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Ketua DPP Partai Golkar, Fahd Arafiq

Jakarta, Satuju.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan pengakuan Ketua DPP Partai Golkar, Fahd Arafiq, yang mengklaim telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk kepentingan penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

KPK menegaskan saat ini masih mengedepankan pendalaman substansi perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik ​​​​masih fokus mengungkap pokok perkara, terutama dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor.

“Yang pertama KPK tentu masih akan fokus pada substansi pokok perkara,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11).

Selain dugaan suap pengurusan HGB, KPK juga mendalami dugaan gratifikasi atau penerimaan lainnya oleh sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pendalaman tersebut berkaitan dengan temuan uang dalam jumlah besar saat operasi tangkap tangan (OTT). Uang itu diduga tidak hanya berkaitan dengan layanan pertanahan, tetapi juga setoran rutin dari sejumlah kantor pertanahan maupun kantor wilayah.

“Dari peristiwa yang tertangkap tangan itu tim menemukan sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diperkirakan diperoleh para oknum di Kementerian ATR/BPN tidak hanya soal layanan pertanahan tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para kantah ataupun kanwil,” jelas Budi.

Meski demikian, KPK tidak menutup kemungkinan menelaah informasi maupun laporan masyarakat terkait perkara tersebut.

Budi menyebut setiap laporan yang masuk akan dipelajari dan dianalisis untuk menyempurnakan proses penanganan suatu perkara.

“Tentunya setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dijelaskan dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, Fahd Arafiq mengklaim uang sebesar Rp70 miliar yang menjadi sorotan dalam perkara tersebut merupakan dana yang diberikan khusus untuk penyelenggaraan Muktamar NU.

Ia bahkan menilai KPK salah menetapkannya sebagai tersangka karena menurut pengakuannya, uang tersebut bukan untuk kepentingan pribadi.

"KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.

Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang kini ikut menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Fahd mengaku awalnya menolak permintaan tersebut. Namun, pada akhirnya ia bersedia memberikan dana bantuan yang disebutnya untuk kebutuhan Muktamar NU.

"AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan dia. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," ungkap Fahd seusai memeriksa pemeriksaan pada Selasa (10/11).

Namun pengakuan tersebut dibantah Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Ia mengutip klaim Fahd karena yang bersangkutan disebut bukan pengurus NU, bukan panitia, maupun peserta Muktamar.

“Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti itu sama dengan fitnah,” kata Gus Ipul saat dihubungi, Kamis (19/11).

Gus Ipul juga meminta Fahd tidak menyampaikan pernyataan yang dinilainya tidak berdasar dan berpotensi merugikan nama baik organisasi.

“Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU, bukan panitia dan juga bukan peserta tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi. Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebarkan omongan kosong tak berkualitas,” tegasnya.

Ia mempersilakan Fahd membuktikan seluruh pernyataannya agar persoalan tersebut menjadi jelas. Menurutnya, pihak yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Silakan dibuktikan. Biar terang benderang, yang salah wajib bertanggung jawab. Pernyataan tanpa bukti bisa membawa akibat hukum dan merusak nama baik NU," tutup Gus Ipul.

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.