Pekanbaru, Satuju.com - Sosok penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru dan PJ Bupati Kampar sampai saat ini masih saja menjadi pembicaraan hangat ditengah masyarakat riau. Terlebih, beredar kabar kalau Mendagri Tito Karnavian telah meneken SK Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru dan PJ Bupati Kampar masa tugas 2022-2024. Akan tetapi Nama Pj Wali Kota dan PJ Bupati Kampar yang beredar bukan berasal dari salah salah satu nama yang diisukan oleh Gubernur riau .

Meski demikian, hal ini ternyata riau tidak sendiri. Sejumlah daerah juga senasib. Seperti Sumatera Barat dan Jawa Barat. Provinsi tetangga, Sumbar hanya satu daerah yang akan dipimpin Pj, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Infonya, Mendagri memilih nama diluar tiga usulan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

Situasi lebih buruk terjadi di Jawa Barat. Ada tiga paket calon PJ yang diusulkan Gubernur Ridwan Kamil, yaitu untuk Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bekasi. Infonya, Mendagri mengeluarkan SK untuk tiga nama di luar usulan Gubernur Ridwan Kamil.

Kondisi serupa kabarnya juga dialami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Usulan Pj yang disampaikan tidak semua diakomodir Mendagri. Padahal Ganjar adalah gubernur kader PDIP. Di Jawa Tengah ada enam kabupaten dan kota yang akan dipimpin PJ. Yaitu Kabupaten, Banjarnegara, Batang, Jepara, Pati, Cilacap, Brebes dan Kota Salatiga. 

Satu lagi di pj Papua Barat yang ditunjuk langsung Madagri 

Ditempat terpisah, Salah satu tokoh pemuda Riau Asmin Mahdi salah satu aktivs riau mantan Persiden mahasiswa UIN juga turut berargumentasi atas siapa Sosok PJ Walikota Pekanbaru dan PJ Bupati Kampar saat dimintai komentarnya oleh awak media. Minggu (15/5/2022). 

Terkait PJ kota pekanbaru dan PJ kabupaten kampar, “Dirinya mengharapkan agar posisi tersebut lekas terisi. Agar masa peralihan pemerintahan kota pekanbaru dan kabupaten Kampar dapat berjalan dengan baik pasca ditinggal pergi oleh Walikota dan Bupati yang telah dipercaya oleh masyarakat 5 tahun belakangan”.

Ditanyai, Siapa sosok yang diharapkan, Asmin mengatakan semua itu jelas ada aturan yang mengikat maka siapapun nama yang diberikan SK oleh Kemendagri sebagai PJ Walikota Pekanbaru dan PJ Bupati Kampar kita sebagai masyarakat yang taat aturan harus mendukungnya yang jelas proses masih dikoridor aturan yang sah sehingga pemerintahan kota pekanbaru dan PJ Bupati Kampar dapat berjalan dengan baik. 

"Disinggung Soal sosok yang dipilih kemendagri Bukan dari 3 Nama Usulan Pemerintahan Provinsi Riau, Asmin mengatakan kembali lagi kita ke aturan Bang, Pada UU Nomor 1 Tahun 2018 :
Pasal 5
(1).Pjs Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditunjuk oleh menteri 

(2). Pjs Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh mentri atas usul gubernur. 

(3). Dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, pjs bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh mentri tanpa usul Gubernur.

Nah disini saya simpulkan Mendagri boleh menunjuk PJ walikota atau PJ Bupati tanpa rekomendasi Gubernur. 

Semua jelas tertuang dalam “UU Nomor 1 Tahun 2018 “Dan tidak ada aturan mendagri tidak bisa menunjuk langsung PJ Gubernur, Walikota dan Bupati. 

"Yang jelas PJ tersebut berasal dari kalangan pemerintahan provinsi riau bukannya kalangan dari Kementrian Dalam Negeri. 

Dan jika ada masyarakat khususnya kota pekanbaru dan kabupaten kampar yang merasa keberatan atas putusan tersebut silahkan persiapkan diri untuk ikut berkompetisi dalam Pilkada selanjutnya yaitu Tahun 2024 serentak mendatang, Yang jelas tujuan kita sama yaitu menjadikan kota pekanbaru dan kabupaten kampar menjadi lebih baik kedepannya. 

"Menghadapi fenomena ini, Asmin juga menghimbau kepada masyarakat riau agar tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang mencoba mempolitisi Isu yang sedang beredar ini dengan melakukan Aksi-aksi yang tidak baik sehingga dapat memperlambat proses peralihan ini khususnya kota pekanbaru dan kabupaten kampar. 

Asmin juga mengatakan didalam aturan kalangan ASN semua Pejabat Tinggi Pratama Esselon II berhak diberi kesempatan untuk menjadi PJ Walikota dan PJ Bupati untuk mengisi kekosongan akibat ditinggalkan oleh Walikota/Bupati Defenitif sedangkan tugas kita sebagai masyarakat agar mensupport sosok pilihan Kemendagri tersebut sekaligus melakukan pengawasan ekstra ketat demi kemajuan kota pekanbaru dan kabupaten kampar kedepannya," tutup Asmin Mahdi.