satuju.com

Copyright © satuju.com
All rights reserved
Desain by : sarupo

Pengamat Komunikasi Politik Menilai TWK Layak di Terapkan pada CPNS

Ket. Poto : Emrus saat menjadi narasumber Dialog Lintas Jakarta Sore dengan tema Seberapa Penting Tes Wawasan Kebangsaan? Yang di taja Radio Republik Indonesia ( *RRI* ), Kamis (28/5/21).

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Publik DR. Emrus Sihombing menilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) layak diterapkan pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Emrus saat menjadi narasumber Dialog Lintas Jakarta Sore dengan tema Penting Tes Wawasan Kebangsaan? Yang di taja Radio Republik Indonesia (RRI), Kamis (28/5/21).

Menurut emrus, Tes Wawasan kebangsaan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk memahami seseorang terhadap wawasan Kebangsaan, juga untuk melihat sejauh mana sikap seseorang terhadap wawasan kebangsaan yang telah dipahaminya, dan bagaimana perilaku seseorang terhadap wawasan kebangsaan yang telah dipahaminya, misalnya mengedepankan kepentingan bangsa diatas kepentingan golongan atau kelompok. 

“Wawasan kebangsaan seseorang sejatinya sangat dinamis dan cair, karena erat kaitannya dengan faktor eksternal, atau adanya komunikasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga bisa menggeser knowledge, sikap dan perilaku seseorang tentang wawasan kebangsaan. Bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan ideologi tertentu, suatu doktrin tertentu, dan suatu ajaran tertentu. untuk itu perlu adanya ukuran untuk menilai wawasan kebangsaan yang di lihat dari tiga faktor, yakni pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap wawasan kebangsaan, "ujar Emrus.

Dijelaskan oleh Emrus terkait materi TWK, bahwa setiap pertanyaan yang ada sangat berhubungan dengan pertanyaan yang lainnya. Bukan menentukan salah atau benar dari sebuah pertanyaan, melainkan untuk mencerminkan kepribadian seseorang.

 “Sebagai seorang dosen saya paham betul metode penelitian, setiap pertanyaan yang diajukan antara satu dengan yang lain  merupakan pertanyaan confirmatory (konfirmasi) kepada pertanyaan yang lain, dan itu harus dilihat secara menyeluruh sebagai satu kesatuan. Tetapi acapkali di ruang publik, diangkat satu persatu pertanyaan itu, tindakan itu telah melakukan framing didalam pembahasan pertanyaan tersebut”. Papar Emrus

Pengamat komunikasi publik Universitas Pelita Harapan itu menilai TWK hendaknya bukan hanya dilaksanakan pada tes CPNS saja, tetapi diterapkan juga di kementrian, kepada yang akan menduduki jabatan dipemerintahan, juga kepada calon direktur dan komisaris BUMN maupun BUMD.

Terkait 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos TWK, Emrus menilai secara kuantitatif jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan pegawai KPK yang lolos TWK yang jumlahnya  lebih dari seribu orang. “jangan Hanya dilihat sekedar knowledge (pengetahuan), tetapi juga attitude (Sikap) dan Perilaku, "imbuh Emrus.

Menurut Dosen Univesitas Pelita Harapan itu, mengenai di pecatnya 51 anggota KPK yang tidak lolos TWK, sudah sejalan dengan pernyataan presiden Jokowidodo.

Ia menjelaskan, “Presiden mengatakan tidak serta merta diberhentikan”, artinya menurut Emrus, bukan tidak bisa diberhentikan. Badan kepegawaian Negara (BKN) dan KPK telah bekerja hingga mencapai sebuah kesimpulan keputusan memberhentikan. Suatu lembaga negara harus ada kejelasan keputusan dari suatu hal yang dilakukan. “sangat in Line dengan apa yang dikatakan bapak Presiden, tidak serta merta, berarti ada suatu proses yang dilakukan sehingga mengambil keputusan tersebut, "terang Emrus. 

Mantan jubir UU Ciptakerja itu menyarankan jika tidak setuju terhadap keputusan yang telah diambil oleh BKN dan pimpinan KPK, dapat menempuh jalur hukum yang telah ditentukan. “mereka bukan politisi yang mengedapankan wacana, melainkan sebagai pelaku penegak hukum, mestinya mengedepankan hukum dan berdebat di ruang hukum, "jelas Emrus.

Emrus menyarankan untuk menghentikan perdebatan yang tidak produktif. “Kita dorong KPK untuk bekerja supaya pemberantasan Korupsi di Indonesia bisa lebih baik, dan kemudian pegawai KPK agar bekerja sesuai dengan Tupoksinya, " tutupnya.

Penjelasan KPK

Pelaksana Tugas (PLT) Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri mengatakan Pimpinan KPK awalnya menginginkan 75 orang yang tidak lolos tes wawasan Kebangsaan dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun menurut dia keputusan itu diambil oleh beberapa instansi dan asesor yang terlibat dalam Proses penilaian TWK tersebut.

“Sesuai dengan hasil rapat yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK, kemudian BKN, Kemenpan RB, Kemnkum Ham, KASN, LAN, termasuk para Assesor yang melakukan tes wawasan Kebangsaan. Didalam rapat itu kemudian dilakukan diskusi yang mendalam, bagaimana Pimpinan KPK awalnya memang menginginkan teman-teman yang 75 ini bisa dilantik menjadi ASN, karena mereka merupakan aset yang penting bagi KPK untuk pemberantasan Korupsi, "ujarnya.

Namun menurut Ali Fikri, didalam diskusi tersebut dijelaskan oleh Assesor, bahwa terdapat tiga klaster hasil dari tes wawasan kebangsaan itu, ada kualifikasi indikator-indikator yang menentukan klastering hijau, kuning dan merah.

“Ada tiga aspek yang menentukan, yakni sikap pribadi, pengaruh, dan kemudian sikap setia terhadap pancasila, Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah, "papar Ali Fikri. 

Berdasarkan penilai itu, sambung Ali Fikri, “Dari teman-teman yang 75 orang itu, 24 orang dapat dilakukan pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara, sementara sisanya yang masuk klaster merah tidak dapat dilanjutkan untuk dilakukan pendidikan bela Negara dan lain-lain”. 

Terkait adanya isu yang mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan sengaja diseludupkan dalam pengalihan pegawai KPK, dibantah oleh PLT Jubir Anti Rasuah itu.

“Tes wawasan Kebangsaan ini sebenarnya dilakukan dengan waktu yang sangat panjang, dan dilakukan secara terbuka, karena melibatkan pihak lain, bukan hanya KPK yang menentukan pelaksanaannya, ada pihak-pihak lain, ada harmonisasi secara terbuka dan transparan dengan pihak kemenkumham serta pihak yang lain .

Ali Fikri menegaskan, penanganan kasus di KPK tetap berjalan, karena sistem kerja di KPK dengan sistem Satgas. “Dimana didalam penanganan satu perkara di tangani oleh satu satgas yang didalamnya terdapat lima sampai enam orang,” tutup PLT Jubir KPK itu. (Red)