Jakarta, Satuju.com - Ketua Umum Bintang Mercy Perubahan (BMP) Mohamad Sukri menanggapi wacana yang mengusulkan agar hak angket DPR RI digulirkan untuk menyelidiki dugaan kejadian pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Usulan tersebut datang dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang kemudian didukung capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

Menurutnya, jika hak angket digulirkan bisa berlanjut hingga pemakzulan presiden, walaupun dari parlemen akan melalui Mahkamah Konstitusi (MK), namun secara psikologis kenegaraan presiden sudah jatuh.

“Jika MK berpendapat lain dengan keputusan wakil rakyat bisa berbahaya untuk stabilitas keamanan, pemerintah dan negara, secara psikologis kenegaraan Jokowi sudah jatuh. Apabila hak angket terus bergulir di DPR RI untuk memakzulkan presiden,” ujanya ketika dihubungi KBA News, Rabu, 21 Februari 2024.

Dilaporkan dari situs resmi DPR, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategi, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Sukri mengemukakan hak angket yang digulirkan Ganjar-Anies, yakni PDI Perjuangan 128 kursi, PPP 19 kursi, Parta NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi dan PKS 50 kursi maka total kursi 314, sedangkan Prabowo-Gibran didukung oleh Partai Gerindra 78 kursi. , Partai Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi dan Partai Demokrat 54 kursi, jumlah seluruh yang terkumpul hanya 261 kursi. Artinya 314 Vs 261, dipastikan Ganjar-Anies bisa memakzulkan presiden di tengah jalan. Makanya Jokowi panik karena di luar dugaan.

“Saya membayangkan dalam pemikiran (Jokowi) rakyat tidak banyak yang akan mengkritisi proses penghitungan dan jebakan SiRekap, sudah diantisipasi KPU dan Bawaslu akan memasang badan dan melemparkannya ke jebakan MK.”

“Ternyata, proses pemakzulan melalui hak angket akan bergulir mulus, saya membayangkan proses angket di senayan akan di kepung jutaan rakyat pro demokrasi,” tambah Sukri.

Mengenai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri ATR/BPN, pada hari ini, sepengetahuan Sukri, Partai Demokrat sudah menjadi bagian dari Koalisi 02 sebagai Partai Pendukung bukan Partai Pengusung.

“Saya menduga AHY yang dilantik menjadi Menteri ATR/BPN adalah hadiah karena Partai Demokrat lolos ambang batas parlemen.”

Sukri menjelaskan, Jokowi menuduh adanya penguatan pemerintahan Prabowo-Gibran (Pra-Gib) di masa mendatang di parlemen. Kelemahan sistem presidensial itu di parlemen jika lemah maka mudah jatuh, seperti sekarang parlemen posisi 02 (261 kursi) itu kalah bila 01 dan 03 bersatu (314 kursi) di parlemen.

Jadi, tambahnya, Jokowi harus merangkul semua pendukung partai dengan membagi-bagikan kursi kekuasaan agar poisisi Pra-Gib aman untuk lima tahun ke depan.

“Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY), Gibran, Kaesang adalah produk politik dinasti jika mereka bersatu semakin mudah memotretnya. Bagi rakyat dan kelompok pro demokrasi, yakinlah kelak mereka akan saling sikut saling tikam berebut tahta, tidak pernah ada sejarah dalam sebuah monarki ada dua raja.”

Dengan masuknya AHY di istana, tambah Sukri, ini semakin menguatkan Sultan Bani Cikeas yang sangat haus kekuasaan, warning saja buat Sultan Bani Solo, tidak ada dalam sejarah monarki di bagian bumi manapun ada kerajaan dalam kerajaan.

Saat ditanya mengenai pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Negara baru-baru ini, Sukri mengatakan pertemuan pertemuan senior brewok dengan mantan Wali Kota Solo itu, adalah peristiwa politik biasa.

“Bujuk pengantarnya adalah hal biasa-bisa saja terkait hak angket, maraknya deklarasi penghitungan suara, ajakan komposisi pemerintahan kedepan dan lainnya, namun saya yakin Partai Koalisi 01 sangat solid dan kompak. Surya Paloh adalah politisi kawakan yang pendiriannya teguh dan tidak mudah ditekan dan diimingi,” tukas Sukri.