Diskusi FTA dan Pakar Hukum Tata Negara Dibubarkan Paksa Sekelompok Orang
Diskusi FTA dan Pakar Hukum Tata Negara Dibubarkan Paksa Sekelompok Orang
Jakarta, Satuju.com - Diskusi Forum Tanah Air (FTA) bersama sejumlah tokoh di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024) dibubarkan oleh sekelompok orang yang merangsek masuk ke dalam acara.
Sekelompok orang itu pun merusak properti seperti spanduk di atas mimbar diskusi. Acara ini menampilkan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Said Didu, Din Syamsuddin, eks Danjen Kopassus Soenarko, Marwan Batubara, hingga Rizal Fadhilah.
Atas peristiwa itu, SETARA Institute menyampaikan beberapa pernyataan sebagai berikut:
"Pertama, SETARA Institute mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa tersebut oleh aksi premanisme tersebut. Tindakan pembubaran diskusi tersebut merupakan teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit," kata Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute, lewat siaran persnya, Sabtu (28/9).
Kedua, menurut Halili, SETARA Institute juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi oleh sejumlah orang tersebut.
Aparat kepolisian, menurut Halili, seharusnya mengambil tindakan yang presisi untuk melindungi kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi dalam diskusi tersebut. Pembiaran yang dilakukan oleh aparat negara merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia (violation by omission).
Ketiga, aksi premanisme yang meneror kebebasan sipil bukan kali pertama ini terjadi. Sebelumnya terjadi kekerasan serupa yang mengintimidasi dan menakut-nakuti masyarakat sipil dan media dalam berekspresi, antara lain perusakan kendaraan Jurnalis Majalah Tempo Hussein Abri Dongoran. SETARA Institute mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat penanganan aksi premanisme tersebut,” ujarnya.
“Keempat, pembubaran diskusi melalui aksi premanisme tersebut dalam pandangan SETARA Institute merupakan alarm nyaring yang menandai bahwa kebebasan sipil semakin menyempit di tengah demokrasi yang semakin surut (demokrasi regresif),” ujar Halili.