Pekanbaru, Satuju.com - Permasalahan banjir di Bagansiapiapi Ibukota Kota Kabupaten Rokan Hilir tiap musim penghujan tiba masih menjadi dilema bagi  masyarakat khususnya. Berulangnya bencana banjir menjadi bukti ketidakmampuan serta kelalaian Pemerintah dalam menjamin integrasi pembangunan.

Meski, Persoalan banjir seolah benang kusut yang sulit terurai. Di sisi lain, sebagai Kabupaten dengan APBD tahun 2024 berjumlah 2.9 triliun akan tetapi sampai saat ini belum mampu menanggulangi seutuhnya masalah banjir di Ibukota Rokan Hilir.

Persoalan ini ditanggapi Ketum Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) Ir Ganda Mora SH MSi menilai cara kerja pemimpin Rohil sebelumnya seakan dianggap gagal dan menjadi bukti ketidakmampuan menangani permasalahan banjir di ibukota Kabupaten Rohil .

"Kita mengangap besarnya Anggaran Belanja  Keuangan Daerah Rohil dalam hal ini tidak menjamin pembangunan terlaksana dengan baik dan tidak ada jaminan mensejahterakan masyarakat bila pengelolaan dana tersebut tidak tepat sasaran atau tidak terarah," kata Ketum INPEST sekaligus pemilik Yayasan Lingkungan Hidup SALAMBA.

Ia menjelaskan dengan ditambah lagi kurang perhatiannya pemerintah membersihkan sungai -sungai kecil mulai dari daerah bentayan sampai wilayah sinaboi yang sebagian besar mengalami penyempitan akibat sedimentasi lumpur dan sampah. 

"Terkait terjadinya musibah banjir kita sudah lakukan observasi sebelumnya. Masalahnya, Kalau pemimpin mampu pastinya   bisa cepat teratasi tapi jika pemimpin itu tidak mampu maka sulit diatasi salah satunya masalah banjir yang saat ini menjadi dilema masyarakat khususnya di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir," katanya Ganda kepada wartawan, Minggu 6 Oktober 2024.

Ganda prihatin dengan masyarakat bagansiapiapi, setiap hujan deras datang daerah tersebut tergenang air dan mengakibatkan ekonomi masyarakatnya menjadi lumpuh, padahal anggaran di Kabupaten Rokan Hilir cukup besar, APBD Murni tahun 2024 ditambah APBDP mencapai jumlah 2,9 triliun. 

"Kemudian ada dana PI sebesar 488 dan Dana DBH Sawit sebesar 39 M, artinya uang banyak tetapi daerah miskin, banyak kumuh tidak terjangkau pembangunan dan fasilitas umum sangat minim, sangat mengherankan daerah kaya tetapi penduduk nya miskin ini diduga akibat pemerintah tidak mengelola keuangan dengan baik dan tidak tepat sasaran," sebut Ir. Ganda.