Jakarta, Satuju.com - Terkait kasus yang menjeratnya, Aktivis Said Didu menolak mediasi atau masyawarah dengan Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang.

Said Didu merasa tidak bermusuhan dengan APDESI Kabupaten Tangerang sehingga tidak perlu ada dimediasi.

Staf Kementerian BUMN periode 2005-2010 itu mengaku hanya ingin membuktikan pernyataannya bukan hoaks atau kebencianan kebencian yang merupakan tuduhan APDESI. Said Didu sendiri dipolisikan setelah mengkritik proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2).

“Karena tidak merasa bermusuhan dengan Apdesi, saya hanya memperjuangkan rakyat. Jadi apa yang harus menjadi mediasi,” kata Said Didu di Tangerang, Rabu (20/11/2024).

"Jadi, apa yang harus dimediasi? Saya tidak pernah memusuhi dia. Yang saya perjuangkan saat ini adalah rakyat, biar mengajak mereka semua ikut membantu rakyat."

Said Didu menekankan bahwa kasusnya dijadikan ajang pembuktian atas kritik realitas sosial masyarakat. Ia menekankan bahwa kritiknya terhadap proyek PIK-2 berdasarkan fakta dan tidak menyudutkan pihak tertentu secara pribadi.

"Kalau mediasi saya tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Semua yang saya sampaikan di publik sudah ketahuan, ya kalau sebagai pejabat lakukan saja perbaikan," kata Said Didu dikutip Antara.

Sebelumnya, Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya mengaku membuka kemungkinan mediasi dengan Said Didu dan mencabut laporan. Surta menyebut musyawarah dapat menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Kalau setelah pelaporan ini dan pemeriksaan ini ada mediasi dengan pak Said Didu, ya saya terima dengan tangan terbuka. Saya tidak menutup komunikasi, kata Surta Wijaya.