Jakarta, Satuju.com - Sikap menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh anggota DPRD Kembali ditegaskan PDI Perjuangan (PDIP).

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, Indonesia telah mengalami masa di mana Pilkada dipilih oleh DPRD dan terbukti lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

"Saya kira kita tidak akan berubah, bahwa pemilihan kepala daerah itu harus melalui pemilihan langsung. Karena kan kita sudah mengalami pemilihan oleh elite DPRD," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (7/1/2025).

"Dan kita mengevaluasi karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," imbuhnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu menilai, mekanisme pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat terbukti telah menghasilkan banyak kepala daerah yang berprestasi, punya inovasi, kreatif. 

"Kalau hanya dipilih oleh elite-elite DPRD, dari mana kita tahu bahwa mereka akan memilih yang terbaik," ucapnya. Saat ditanya apakah sikap PDIP itu akan diputuskan dalam Rakernas, Deddy enggan mendahuluinya.

Namun ia memastikan semua isu, termasuk wacana pilkada via DPRD akan menjadi pembahasan dalam Rakernas yang akan digelar pada 10-12 Januari 2026 mendatang.

"Pasti akan menjadi bagian dari pembicaraan. Tapi kita enggak mendahului lah. Tapi kan pasti semua isu yang hidup di masyarakat akan jadi perbincangan kita," tandasnya.

Sejumlah partai politik di DPR RI yakni Golkar, Gerindra, PAN, PKB, NasDem, dan Demokrat mendukung wacana pilkada kembali dipilih DPRD.

Golkar mengusulkan Pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. 

“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil dalam sambutannya di puncak HUT ke-61Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

PKB menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bisa menekan kasus-kasus korupsi di tingkat daerah. "Perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah," kata Daniel kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Partai Gerindra menyatakan sikapnya mendukung usulan pemilihan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota oleh DPRD.

Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan. “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono Senin (29/12/2025).

Terkini, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan partainya satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah," kata Herman kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).

Herman menjelaskan, sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pilkada melalui undang-undang (UU).

Meskipun demikian ada juga partai yang meminta usulan tersebut dikaji lebih mendalam, diantaranya PDIP dan Demokrat.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan mahalnya ongkos pilkada langsung tak akan bisa ditekan hanya dengan mengubah mekanisme pemilihan.

"Untuk mengurai masalah ongkos biaya tinggi pilkada tidak serta merta bisa diselesaikan dengan pilkada lewat DPRD, itu jumping conclusion," ujarnya Senin (22/12/2025).