Jakarta, Satuju.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti lemahnya peran negara dalam mengawal industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Ia menegaskan, pertumbuhan industri tersebut tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Hal itu disampaikan Novita dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (4/2/2026).

Menurut Novita, hingga saat ini belum ada pemaparan yang transparan dan terukur terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan-perusahaan AMDK. Padahal, industri tersebut memanfaatkan sumber daya alam secara masif, terutama air tanah, yang di sejumlah wilayah disebut telah memicu kekeringan dan krisis air bersih.

“Negara harus tahu dan berani membuka data. Setiap tahun, apa kontribusi sosial dan lingkungan industri AMDK? Jangan sampai eksploitasi air berjalan, tetapi tanggung jawabnya nihil,” ujar Novita.

Ia menekankan, negara tidak boleh hanya menjadi fasilitator pertumbuhan industri, tetapi juga harus memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Selain persoalan lingkungan, Novita juga menyoroti lemahnya pengawasan pascaproduksi (post-market). Ia menyebut penurunan kualitas air kerap terjadi pada tahap distribusi, misalnya galon yang terlalu lama terpapar sinar matahari sehingga berpotensi memicu migrasi zat kimia dari plastik ke dalam air.

Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi data, serta memperketat pengawasan dari hulu hingga hilir—mulai dari proses produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Novita juga mendorong pelaku industri agar meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dan perlindungan kesehatan publik.

“Industri boleh tumbuh, tetapi keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat tidak boleh dikorbankan. Di sinilah negara harus berdiri tegas,” tegasnya.