BENGKALIS, Satuju.com - Evaluasi kinerja BUMD Bengkalis menjadi fokus rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis bersama manajemen PT Bumi Laksmana Jaya (BLJ) dan PDAM Tirta Terubuk, Senin (08/06/2026). DPRD menyoroti kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus kualitas pelayanan publik.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III Sanusi, S.H., M.H., didampingi anggota Fakhtiar Qadri dan Rosmawati Sinambela. DPRD menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal dan transparan.

"Sebagai Mitra kerja Komisi III kita Perlu melakukan pendalaman terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah, meliputi capaian target, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan, serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan pendapatan daerah," ujar Sanusi.

Ia menyampaikan, berdasarkan evaluasi Bagian Ekonomi, kontribusi PT BLJ sebagai BUMD dinilai belum maksimal dalam mendongkrak PAD.

"Berdasarkan hasil evaluasi dari Bagian ekonomi, dapat kami pahami bahwa PT. BLJ sebagai BUMD belum mampu mendongkrak PAD Bengkalis, kedua sektor tersebut dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan pertanggungjawaban yang jelas atas berbagai upaya dan dicapai dilakukan kedepan," ungkapnya.

Meski demikian, Komisi III tetap mengapresiasi capaian laba PT BLJ sebesar Rp7 miliar pada 2026. DPRD meminta pembahasan lanjutan secara khusus terkait laporan neraca keuangan dalam rapat berikutnya.

Manajer Finance PT BLJ, Maulana Fajri, memaparkan sejumlah proyek strategis tahun ini, antara lain pembangunan Warehouse Elnusa Duri Tahap I, penyewaan peralatan dan tenaga kerja, penjualan tanah Borrow Fit, proyek CS WUR Multi Discipline, pembangunan kantor tahap I, renovasi SPBU, serta program Corporate Social Responsibility (CSR).

Terkait renovasi SPBU, ia mengakui masih terdapat hambatan administrasi.

"Saat ini, dokumen Detail Engineering Design (DED) masih dalam proses persetujuan dan belum ditandatangani oleh pihak Pertamina. Karena, Surat Izin Kerja Aman (SIKA) belum dapat di terbitkan. Dari delapan tahapan persetujuan yang diperlukan, baru dua tanda tangan yang telah di peroleh, sementara enam lainnya masih dalam proses," terangnya.

Untuk CSR, BLJ mengalokasikan anggaran pada sektor kesehatan, pendidikan, UMKM, perkebunan, dan rumah ibadah. Porsi terbesar saat ini difokuskan pada rumah ibadah dan kesehatan.

Catatan redaksi, RDP tersebut belum menyentuh pembahasan Laporan Keuangan 2023, Temuan BPK 2024 maupun isu investasi yang dikenal dengan istilah “aset zombie”. BERITA TERKAIT: https://www.satuju.com/berita/14831/investasi-janggal-hingga-aset-zombie-terkuak-kinerja-dan-tata-kelola-pt-blj-bengkalis-hingga-temuan-bpk-disorot.html

Sorotan tajam juga diarahkan ke PDAM Tirta Terubuk. Kepala Bagian Teknik PDAM, Harry Kumbara, memastikan ketersediaan air baku masih dalam kondisi aman. PDAM tengah membangun saluran baru yang menghubungkan Wonosari Timur dengan Kelapasari serta mengajukan usulan pembangunan air baku ke Dinas PUPR melalui Bidang SDA dan Bapenda.

Sanusi mengingatkan manajemen PDAM agar tidak lengah terhadap ancaman musim kemarau.

"Jangan menunggu musim kemarau baru berfikir untuk persediaan air PDAM, di mulai dari sekarang mencari tambahan sumber air atau perbaikan kanal yang ada agar ketersediaan air bisa terpenuhi untuk masyarakat pulau Bengkaklis," tegasnya.

Ia juga menyoroti persoalan distribusi air di Duri.

"Untuk masyarakat Duri perlu perhatian kesediaan air PDAM yang masih banyak problem. Aliran pipa DUROLIS perlu digesa segera untuk di sambung dengan PDAM Duri," tambah Sanusi.

Selain itu, DPRD menyoroti proses pendaftaran pelanggan PDAM yang belum disertai bukti resmi pendaftaran. Komisi III meminta manajemen segera membenahi sistem pelayanan.

Menurut Sanusi, kritik terhadap PDAM harus dijadikan motivasi peningkatan kualitas layanan tanpa perlu terjadi perdebatan antar pihak. Komisi III menegaskan komitmennya untuk terus mendorong optimalisasi potensi PAD melalui pembenahan kinerja BUMD dan pelayanan publik. BACA JUGA INI: https://www.satuju.com/berita/15621/pakar-hukum-manipulasi-laporan-keuangan-blj-bisa-dijerat-pidana.html