PEKANBARU, Satuju.com – Dugaan korupsi DPRD Pekanbaru kembali menjadi sorotan. Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMAR) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (16/11/2026), untuk mendesak penuntasan sejumlah kasus dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.

Dalam surat pemberitahuan aksi Nomor 002/B/GEMAR/X/2026 tertanggal 9 November 2026 yang diterima Redaksi satuju.com melalui WhatsApp, Senin (9/11/2026), GEMAR menyatakan akan membawa sejumlah tuntutan terkait penanganan kasus dugaan korupsi, termasuk penggunaan anggaran perjalanan dinas, belanja makan dan minum, serta kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper).

Salah satu sorotan utama organisasi mahasiswa tersebut adalah posisi Sekretaris DPRD (Sekwan) Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung. GEMAR mendesak kejaksaan untuk memeriksa dan melihat kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pencairan, verifikasi, persetujuan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

GEMAR menilai pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada pihak pelaksana di tingkat bawah. Menurut mereka, peneliti perlu menelusuri seluruh rantai pengambilan keputusan dan aliran dana untuk memastikan siapa saja yang bertanggung jawab.

Soroti SPPD dan Belanja Makan Minum

Dalam dokumen tersebut, GEMAR mengemukakan lima persoalan yang dinilai perlu mendapatkan pendalaman aparat penegak hukum.

Pertama, dugaan penyimpangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). GEMAR menonjolkan keterangan dalam konferensi yang mengungkap adanya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan secara penuh, tetapi pembayarannya dicairkan 100 persen.

Organisasi mahasiswa itu meminta kejaksaan menelusuri pihak yang diperintahkan, memverifikasi, menyetujui, serta menerima pencairan anggaran tersebut.

Kedua, dugaan penyimpangan belanja makan dan minum. GEMAR meminta penyidik ​​memeriksa dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ), daftar penerima, faktur, kontrak atau pesanan, serta kesesuaian antara anggaran yang dicairkan dengan kegiatan sebenarnya.

Ketiga, penemuan 38 stempel berbagai instansi dalam perkara perintangan penyidikan yang disebut GEMAR dalam suratnya. Mereka meminta aparat menelusuri asal-usul, kepemilikan, penggunaan, dan kaitan stempel tersebut dengan dokumen pertanggungjawaban anggaran.

Keempat, kemungkinan keterkaitan struktural dan rantai komando. GEMAR meminta penyidik ​​​​mendalami apakah proses, pengetahuan, atau keterlibatan pihak atasan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA).

Kelima, dugaan penyimpangan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) dan SPPD Tahun Anggaran 2025. Dalam suratnya, GEMAR menyebut adanya laporan atau pengaduan masyarakat mengenai 101 paket kegiatan dengan nilai sekitar Rp4,64 miliar.

Mereka mendesak Kejati Riau melakukan klarifikasi, verifikasi, dan audit investigatif terhadap laporan tersebut.

Minta Kejaksaan Telusuri Peran Sekwan

GEMAR secara khusus meminta Kejati Riau tidak hanya fokus pada perkara perintangan penyidikan yang sebelumnya menjerat Jhonny Andrean, seorang tenaga harian lepas (THL) atau ajudan.

Dalam surat itu, GEMAR merujuk vonis tiga tahun penjara terhadap Jhonny Andrean pada 9 Juni 2026. Mereka meminta penyidik ​​​​tetap mendalami perkara pokok dugaan korupsi dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Organisasi tersebut menilai perlunya adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran, termasuk Sekwan Hambali Nanda Manurung.

Namun, tuntutan GEMAR agar Hambali diperiksa dan ditelusuri status hukumnya merupakan desakan organisasi mahasiswa, bukan bukti bahwa yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana.

Selain itu, GEMAR meminta penyidik ​​untuk menyelidiki aliran dana atau *follow the money*, termasuk kemungkinan adanya aset yang berasal dari tindak pidana apabila dugaan korupsi tersebut terbukti.

Beri Tenggat 3x24 Jam

Dalam tuntutannya, GEMAR memberikan jangka waktu 3x24 jam kepada Kejati Riau untuk memberikan kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara, khususnya terkait desakan pemeriksaan terhadap Hambali Nanda Manurung.

GEMAR juga meminta kejaksaan mengusut penyimpangan 101 paket Sosper dan SPPD Tahun Anggaran 2025 senilai sekitar Rp4,64 miliar.

Mereka menyatakan akan menggalang dukungan mahasiswa dan elemen masyarakat apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respon sebagaimana yang diharapkan.

Rencana aksi yang dijadwalkan berlangsung dengan rincian sebagai berikut:

- Hari: Senin
- Tanggal: 16 November 2026
- Waktu: Pukul 14.00 WIB hingga selesai
- Lokasi: Kantor Kejaksaan Tinggi Riau
- Jumlah massa: Sekitar 100 orang

GEMAR juga menyebut akan membawa perangkat pengeras suara, spanduk, dan perlengkapan aksi lainnya.

Transparansi Penegakan Hukum

Rencana kejahatan ini menjadi bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD Pekanbaru.

Publikasi tuntutan mahasiswa tersebut sekaligus menempatkan Kejati Riau pada sorotan terkait transparansi perkembangan penyidikan dan sejauh mana aparat memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang sedang ditangani.

Meski demikian, seluruh dugaan penyimpangan yang disampaikan GEMAR tetap harus diuji melalui proses penyelidikan, penyidikan, serta pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Redaksi satuju.com telah berupaya menghubungi Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung, melalui nomor WhatsApp yang sebelumnya diketahui dan pernah digunakan untuk keperluan komunikasi.

Namun, saat dihubungi, nomor tersebut diketahui tidak aktif atau tidak lagi dapat dipastikan digunakan oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, hingga berita ini disiapkan, Redaksi belum berhasil mendapatkan tanggapan langsung dari Hambali terkait tuntutan GEMAR tersebut.

Redaksi satuju.com tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Hambali Nanda Manurung maupun pihak Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru untuk memberikan penjelasan atas berbagai hal yang disampaikan dalam surat pemberitahuan aksi GEMAR. BACA BERITA TERKAIT: https://www.satuju.com/berita/17959/kasus-sppd-fiktif-dprd-pekanbaru-kejari-terima-hitungan-kerugian-negara.html

Satuju.com akan terus menyatukan perkembangan persoalan ini.