Pekanbaru, Satuju.com - Aliansi BEM se-Riau Melaksanakan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Riau dengan perkiraan masa sekitar 500 orang. Aksi ini di laksanakan pada Rabu (10/11/2023) pukul 14.00 WIB hingga selesai. 

Dalam aksi persekutuan BEM se-Riau hadiri oleh berbagai kampus yang ada di Pekanbaru yaitu UMRI, STMIK AMIK Riau, Universitas Hangtuah, IKTA Al Insyirah, Stikes payung negri, Pekanbaru Medical Centre, dan Stia Dumai juga membersamai pada aksi kali ini. 

Aliansi BEM se-Riau menuntut DPRD provinsi Riau Agar segera dapat menyelesaikan konflik agraria yang begitu banyak terjadi di 12 kabupaten/kota yang ada di provinsi Riau. Di beberapa daerah provinsi riau terdapat konflik konflik agraria yg di daerah tersebut ada perusahaan perusahaan besar dan mereka tidak serta merta mengikuti regulasi yg ada. 

Aksi yang di laksanakan tepat di depan kantor DPRD Provinsi Riau karna tidak dibolehkan untuk masuk berjalan lancar walaupun ada sedikit dorongan dari aparat terhadap masa aksi. 

Koordinator pusat BEM se-Riau, Alfikri Habibullah mengatakan sangat banyak permasalahan agraria di provinsi ini yang belum jumpa titik terangnya. "Kami seluruh masa aksi memimta kepada DPRD provinsi Riau untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi, dan hentikan tindakan refresifitas pada masyarakat yang berkonflik, jika permintaan kami tidak di indahkan maka, kami pastikan akan ada berlipat-lipat ganda lagi masa aksi yang menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Provinsi Riau ini," kata Alfikri.

Ia juga menjelaskan konflik agraria merupakan persamalahan yg serius dan tidak bisa dianggap sepele maka presiden haru segera menyelesaikan konflik agraria yg terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia dan mengingatkan jangan sampai Provinsi Riau yang merupakan penyumbang APBNterbesar untuk Indonesia malah dijadikan sapi perah. “Masyarakat nya tidak diperhatikan, kalau tidak bisa menyelesaikanya turun saja dari jabatan sebagai ketua DPRD provinsi Riau,” jelasnya.

Pada orasinya Alfikri juga meminta Ketua DPRD Provinsi Riau untuk turun dari jabatannya jikalau tidak bisa mengatasi konflik agraria di berbagai daerah Provinsi Riau yang masih banyak terdapat perusahaan yang diduga tidak melakukan analisis regulasi dampak lingkungan yang ada.