Jakarta, Satuju.com - Dua tuntutan buruh disuarakan pada momentum hari buruh, Rabu (1/5/2024). Hal tersebut disampaikan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal yang menyampaikan, May Day 2024 akan diselenggarakan di ratusan kota industri di seluruh Indonesia.

Adapun, dua tuntutan itu yakni meminta penghapusan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah (Hostum). Menurutnya, terdapat sembilan alasan buruh menolak omnibus law dan upah murah.
 
Pertama, tentang upah minimum yang kembali pada konsep upah murah. Kedua, faktor outsourcing seumur hidup, karena tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing, tindakannya harus diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 
Artinya, negara memosisikan diri sebagai agen outsourcing, kata Said Iqbal kepada wartawan, Rabu (1/5).
 
Ketiga, terungkap tentang kontrak yang berulang-ulang, bahkan bisa 100 kali kontrak. Said Iqbal menuturkan, yang dimaksud dengan kontrak seumur hidup, karena dikontrak berulang kali, meskipun ada seumur hidup lima tahun.
 
Keempat, pesangon yang murah. Dia anggota dalam aturan sebelumnya seorang buruh ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mendapatkan dua kali pesangon, tetapi saat ini hanya bisa mendapatkan 0,5 kali. 
 
Kelima, tentang PHK yang dipermudah. Perekrutan yang mudah, pemecatan yang mudah, ditolak oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. Sehingga mudah untuk memecat, mudah merekrut orang membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja.

 
Keenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel. Ketujuh, pengaturan cuti. Hal ini menunjukkan tidak adanya kepastian upah, khususnya bagi buruh perempuan yang akan mengambil cuti haid atau cuti melahirkan.
 
Kedelapan, adalah tenaga kerja asing. Dalam Perpu yang menjadi UU, diatur boleh bekerja dulu baru diurus administrasinya sambil jalan. Kesembilan, penghapusannya beberapa sanksi pidana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sebelumnya, di omnibus law cipta kerja dihapuskan.
 
Sedangkan terkait dengan, HOSTUM, semenjak adanya UU Cipta Kerja, banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan tetap, yang kemudian mengganti karyawan outsourcing dengan upah murah. 
 
“Penggunaan outsourcing dan kontrak sudah masif di seluruh Indonesia,” tegasnya.
 
Selain UU Cipta Kerja, kebijakan upah di Indonesia menjadi kebijakan upah murah. Sebab, hampir 4 tahun lalu kenaikan upah selalu di bawah inflasi.
 
“Bahkan di beberapa kota industri kenaikan upahnya nol persen,” sesal Iqbal.
 
Dia mencontohkan, pada tahun 2024, kenaikan upah di Kabupaten Tangerang 1,64 persen, Kabupaten Bekasi 1,59 persen, Kabupaten Karawang 1,57 persen, di mana kenaikan tersebut di adalah di bawah nilai inflasi 2024 sebesar 2,8 persen dan di bawah angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. 
 
“Kebijakan upah murah ini mengakibatkan upah riil dan daya beli buruh turun sebesar 30-40 persen. Dengan kata lain, dalam 5 tahun terakhir, upah riil buruh turun dan tidak ada kenaikan upah. Padahal pertumbuhan ekonomi rata-rata naik 5 persen,” ujarnya. .
 
“Berarti buruh tidak menikmati peningkatan daya beli dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati orang kaya. Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI dalam May Day 2024 menyuarakan HOSTUM: Hapus OutSourcing Tolak Ulah Murah,” tutupnya.