Aliansi Rakyat Gelar Demo di Depan Kantor Kominfo, Tuntut Budi Arie Mundur

Aliansi Rakyat Gelar Demo di Depan Kantor Kominfo

Jakarta, Satuju.com - Aksi demonstrasi digelar Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) di depan Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Perwakilan aliansi sekaligus Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Nenden Sekar Arum menjelaskan, aksi demonstrasi ini untuk memprotes kegagalan Kemenkominfo menjaga dan melindungi data pribadi warga. 

“Tuntutan kami diantaranya adalah, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi harus bertanggung jawab atas bobolnya PDNS 2 dengan mengundurkan diri,” ujar Nenden saat dihubungi, Rabu (10/7/2023). 

Selain itu, lanjut Nenden, aksi yang berlangsung pukul 13.00 WIB itu juga untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan Kemenkominfo yang merugikan dan melanggar hak-hak digital rakyat.

Adapun tindakan ini diprakarsai oleh sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi, di antaranya Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Pers, Indonesian Corruption Watch (ICW), LBH Pers, Lokataru dan beberapa kelompok lainnya.

“Dalam tindakan ini, kami mengajak seluruh masyarakat dari kelompok apa pun karena kita semua menjadi korban dari lemahnya perlindungan data,” kata Nenden. 

Berikut 7 tuntutan yang dibawa dalam aksi hari ini: 

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi harus bertanggung jawab atas bobolnya PDNS 2 dengan MENGUNDURKAN DIRI. 

2. Kementerian Memberikan pemberitahuan kepada publik mengenai data-data pribadi yang terungkap, termasuk kapan dan bagaimana serangan itu terjadi.

3. Merupakan proses investigasi yang akuntabel, transparan, menyeluruh, lengkap, dan dipublikasikan secara berkala sehingga khalayak menerima informasi yang akurat. 

4. Memberikan ganti rugi kepada warga yang terdampak oleh bobonya PDNS 2. 

5. Mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi serta penindasan digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua. 

6. adanya independensi Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi. 

7. Membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin perlindungan secara bermakna masyarakat sipil.

Diberitakan sebelumnya, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami peretasan sejak Kamis (20/6/2024) hingga membuat sejumlah layanan publik terganggu. 

Akibat peretasan itu, sejumlah data kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terdampak. 

Pemerintah pusat memastikan tidak dapat memulihkan data yang hilang akibat terdampak peretas. 

Sejumlah layanan publik yang terganggu pun masih belum pulih sepenuhnya, dan masih dalam proses perbaikan secara bertahap hingga saat ini.