Jakarta, Satuju.com – Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik, Damai Hari Lubis, memberikan tanggapan atas pernyataan aktivis sekaligus kreator konten Edy Mulyadi yang sebelumnya mengunggah video berisi kritik terhadap putusan hukum mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspitadewi, serta menyeret nama Presiden Joko Widodo dalam perbandingan tersebut.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Edy Mulyadi, ia mempertanyakan vonis 4,5 tahun penjara terhadap Ira Puspitadewi yang dinilainya tidak sejalan dengan capaian transformasi perusahaan serta tanpa adanya temuan bahwa yang bersangkutan menerima keuntungan pribadi. Edy juga menyoroti kebijakan sejumlah proyek nasional era Pemerintahan Jokowi, yang disebutnya menimbulkan beban keuangan negara.

Respons Pengamat Hukum

Menanggapi polemik tersebut, Damai Hari Lubis menyatakan bahwa kritik yang disampaikan Edy mencerminkan kondisi penegakan hukum yang dianggapnya masih belum sepenuhnya konsisten.

“Ini dinamika realitas penegakan hukum di tanah air. Meski ada pihak yang telah dijatuhi hukuman, banyak pelaku lain yang justru belum tersentuh proses hukum,” ujarnya.

Damai menilai bahwa perbandingan yang dibuat Edy Mulyadi merupakan bentuk ekspresi kritik publik terhadap kebijakan negara, namun ia menekankan bahwa penilaian atas kebijakan pemerintah maupun potensi kerugian negara harus melalui proses hukum formal, bukan kesimpulan sepihak.

“Hukum pidana tetap membutuhkan pembuktian, proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Kritik masyarakat boleh saja muncul, namun penilaian bersifat legal tetap berada pada kewenangan aparat penegak hukum,” katanya.

Damai juga menambahkan bahwa jika ada dugaan penyimpangan dalam kebijakan publik, mekanisme konstitusional dan hukum harus menjadi rujukan utama, termasuk audit oleh lembaga berwenang, laporan resmi, serta proses peradilan.

Konteks Kritik

Dalam narasi videonya, Edy Mulyadi mengkaitkan vonis terhadap mantan Dirut ASDP dengan sejumlah kebijakan pembangunan di era pemerintahan sebelumnya, seperti proyek IKN, transportasi massal, hingga pembangunan infrastruktur. Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut memiliki dampak luas dan memerlukan evaluasi mendalam.

Damai menegaskan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah hal wajar dalam demokrasi, namun harus didorong melalui saluran yang tepat.

“Setiap kritik terhadap kebijakan negara perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan formal agar tidak berubah menjadi opini yang menimbulkan kegaduhan,” katanya.

Pentingnya Ruang Kritik yang Sehat

Pengamat tersebut menilai bahwa ruang kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun penyampaian kritik harus tetap memperhatikan batas hukum agar tidak menimbulkan disinformasi ataupun potensi konflik sosial.

“Demokrasi memberi ruang kebebasan berpendapat, tetapi tetap ada tanggung jawab hukum dan etika dalam menyampaikan kritik,” ujar Damai.

Video Edy Mulyadi yang menjadi dasar pembahasan ini dapat diakses publik melalui kanal YouTube resminya.