Oleh: ​Lhynaa Marlinaa

​Satuu.com - Di tengah keluhan publik atas harga tiket pesawat domestik yang mencekik, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bersiap mengeksekusi kesepakatan senilai USD 13,5 miliar (sekitar Rp 227 triliun) untuk pengadaan 50 pesawat Boeing.

​Di atas kertas, narasi yang dibangun adalah peremajaan armada nasional. Namun, bedah forensik aviasi dan rekam jejak tata kelola penerbangan mengindikasikan risiko besar. Negara berpotensi mengulang sejarah kelam krisis maskapai pelat merah di masa lalu, kali ini melalui celah krisis armada yang memicu skema penyewaan darurat.

​1. Membeli "Kertas Kosong": Realitas Cacat Boeing 777X

Kesalahan fundamental dalam membaca mega-proyek ini adalah menyamakan kualitas pesawat generasi lama (Classic 777) yang legendaris dengan generasi terbaru yang dipesan saat ini: Boeing 777X (777-9). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa program 777X tengah menghadapi krisis industri yang parah.

​Keterlambatan 7 Tahun: Awalnya dijadwalkan terbang pada 2020, rentetan kegagalan teknis memaksa Boeing memundurkan target pengiriman paling cepat ke tahun 2027.

​Cacat Struktural: Pada Agustus 2024, seluruh armada uji coba 777X dikandangkan (grounded) akibat ditemukannya retakan pada thrust link, komponen titanium krusial yang menyambungkan mesin ke sayap.

​Isu Perangkat Lunak: Pesawat ini sempat mengalami insiden uncommanded pitch event (hidung pesawat bergerak tanpa perintah pilot), sebuah anomali sistem yang fatal. Akibatnya, otoritas penerbangan AS (FAA) hingga awal 2026 belum merilis sertifikasi terbang komersial untuk tipe ini.

​Indonesia pada dasarnya sedang mengunci dana ratusan triliun untuk sebuah produk yang wujud komersialnya belum terbukti aman di udara.

​2. Bailout Geopolitik Berkedok Belanja Armada?

Mengapa anggaran raksasa dikucurkan untuk pesawat yang belum memiliki izin terbang? Analisis ekonomi-politik menunjukkan adanya motif penyelamatan finansial (bailout) lintas negara.

​Akibat penundaan 777X, Boeing mengalami kerugian miliaran dolar dan krisis kepercayaan dari maskapai raksasa global. Dalam konteks ini, pesanan Rp 227 triliun dari Indonesia berfungsi sebagai injeksi dana segar untuk menyelamatkan lini produksi Boeing. Proyek ini disinyalir lebih kental dengan nuansa lobi dagang dan diplomasi tingkat tinggi antara Jakarta dan Washington dibandingkan perhitungan keekonomian rute domestik.

​3. Celah Kritis: Skema Wet Lease dan Kebangkitan Makelar

Bahaya terbesar dari proyek ini bukan sekadar lambatnya pesawat datang, melainkan respons manajemen terhadap "kekosongan armada" selama masa tunggu hingga 2027. Tekanan untuk segera menerbangkan penumpang diprediksi akan memicu deklarasi "kondisi darurat armada".

​Kondisi darurat inilah yang membuka pintu bagi skema penyewaan pesawat sementara atau Wet Lease (ACMI: Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance). Di sinilah sindikasi makelar dan perantara berpotensi menyusup untuk menggelembungkan dana (mark-up) melalui empat titik buta pembukuan:

​Kamuflase Harga Pesawat: Broker menggunakan perusahaan cangkang di negara suaka pajak untuk menyewa pesawat tua yang murah, lalu menyewakannya kembali ke maskapai pelat merah dengan harga selangit berkedok "biaya mobilisasi darurat".

​Gelembung Kru dan Logistik: Tagihan kru ekspatriat (Crew) dinaikkan ke tarif premium kelas VIP, padahal selisihnya mengalir ke perantara logistik.

​Rekening Siluman Perawatan: Dana cadangan perawatan per jam terbang (Maintenance/PBH) yang bernilai miliaran rupiah wajib disetor, namun kerap kali mengendap di rekening afiliasi perantara dan hangus di akhir masa sewa.

​Premi Asuransi Ganda: Penggunaan pialang asuransi (Insurance) rekanan broker memastikan premi melonjak dua kali lipat dari harga pasar untuk menutupi komisi di belakang layar.

​Kesimpulan: Rakyat Menanggung Beban Akhir

Mega-proyek Danantara lahir di tengah krisis rantai pasok aviasi global. Mereka menciptakan komitmen belanja raksasa untuk pesawat yang belum siap, yang pada akhirnya memicu krisis operasional di dalam negeri. Kita semua ingin aviasi nasional maju, tapi solusi darurat lewat broker hanya akan menciptakan inefisiensi.

​Pada ujung rantai eksploitasi finansial ini, kerugian maskapai akan ditutupi dengan satu cara: membebankan harga tiket pesawat yang mahal dan tak masuk akal kepada rakyat Indonesia. Maaf kalau realitanya menohok, tapi kita harus bongkar sekarang sebelum uang pajak rakyat menguap di udara. 

Terima kasih sudah ikut mengawasi!